·         Sasi  ;  penetapan   larangan   untuk   mengeksploitasi  sumberdaya  alam  tertentu dalam  periode waktu tertentu.

      Ada 3 hal penting dalam ketentuan “hukum adat sasi”, yaitu ;

1.      Terdapat  larangan  memanfaatkan sumberdaya alam dalam jangka waktu tertentu untuk  memberi kesempatan kepada flora dan fauna untuk memperbaharui dirinya memelihara kualitas dan memperbanyak populasi sumberdaya alam tersebut.

2.      Ketentuan  sasi   tidak  saja  mencakup  lingkungan  alam, tetapi  juga  lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia.  Misalnya, melarang masyarakat bepergian keluar  desa  karena alasan  tertentu,  melarang   bentuk-bentuk   keramaian   pada  waktu tertentu seperti pada saat upacara adat, membangun baileu (rumah adat).

3.      Ketentuan hukum sasi, ditetapkan oleh masyarakat  atas  prakarsa  mereka  sendiri dan pengawasan pelaksanaannya diselenggarakan oleh masyarakat kewang (polisi adat) yang tidak dibayar oleh pemerintah.

 Dengan demikian tujuan sasi adalah ;      

1.      Menjaga ketertiban dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga terjadinya pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut.

2.      Mengatur penggunaan hak seseorang secara tepat, menurut waktu yang ditentukan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasil produksi tanaman.

3.      Menumbuhkan tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang berwawasan lingkungan terhadap generasi berikutnya.

Ada beberapa jenis sasi yang dikenal oleh masyarakat Maluku, antara lain ;

1.      Sasi Negeri ; atau disebut juga sasi adat.  Sepenuhnya dilakukan secara adat, dipimpin oleh kepala desa (raja) yang betindak sebagai kepala persekutuan hukum-hukum adat di desanya, dibantu oleh perangkat desa (tua-tua adat) yang terdiri dari kepala soa, mauweng dan kewang. Adapun fungsi mereka adalah  (1) kepala soa berfungsi membantu raja dalam mengatur jalannya upacara adat, pada waktu “buka sasi” dan “tutup sasi”; (2) mauweng berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan roh-roh para leluhur ; (3) kewang berfungsi untuk mengatur teknis pelaksanaan sasi di lapangan dan sekaligus mengawasi setiap pelanggarannya.

2.      Sasi Darat ; dikenakan pada hasil-hasil di daratan seperti hasil tanaman dan hasil hutan. Menurut tempat maupun jenisnya, kita mengenal sasi hutan, sasi rotan, sasi damar, sasi batu, sasi kali, sasi kelapa, sasi lemong (jeruk) dan sebagainya.

3.      Sasi Laut ; dikenakan terhadap hasil laut. Menurut jenisnya biasanya dikenal dengan sasi kawalinya, sasi lompa, sasi make, sasi teripang, dan sebagainya.

4.      Sasi Perorangan ; biasanya dilakukan oleh satu keluarga (extended family). hanya terbatas pada milik keluarga (= kebun, hutan) tersebut.  pelaksanaan dan pengawasannya juga, hanya terbatas pada keluarga tersebut.  Pemerintah desa, hanya mendapat pemberitahuan.

Budaya Sasi, tradisi pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan.

Di Negeri Ihamahu dan di beberapa wilayah hukum adat di Maluku, untuk menebang 1 pohon sagu untuk dipanen maka diwajibkan untuk menanam 10 anakan sagu sebagai gantinya.

Orang-orang pun dilarang membuat keributan di hutan pada saat pohon sedang berbunga, karena dianggap menggangu proses pembuahan dan bunga akan berguguran. Ini merupakan tradisi yang menunjukan bahwa masyarakat adat di Maluku sangat menyatu dengan alamnya sehingga mereka menghargai alam seperti menghargai diri mereka sendiri.

Budaya tradisi seperti ini merupakan salah satu modal sosial yang patut diperhitungkan dalam menjalankan pembangunan program yang berkelanjutan supaya tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.

Penataan pembangunan berbasis lingkungan dan tradisi adat setempat merupakan cara yang seharusnya diperhatikan dan diterapkan. Dalam tradisi budaya sasi di Maluku mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan serta keseimbangan antara manusia dan alam sekitarnya. Sehingga upaya pembangunan dapat berjalan tanpa mencederai lingkungan dengan adapanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Daftar Pustaka

 Ajawaila, J.W.  1996.  Tinjauan Sosial Budaya Agroforestry Dusun. Pusat Studi Maluku. Universitas Pattimura Ambon

 Hendropuspito. D,  1989.  Sosiologi Sistematik. Cetakan I, Kanisius, Yogyakarta

 Kaya, M.  2003.   Dusung,  Sistem  Pengelolaan  Lahan  Tradisional.   Dinas   Kehutanan Provinsi Maluku

 Nababan.A,1995. Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia.  Jurnal Analisis CSIS ; Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. Tahun XXIV No. 8 Tahun 1995.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasi