Sebelum moratorium penebangan pohon atau penangkapan ikan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat lokal di timur Indonesia telah memiliki sistem penjagaan alam lebih dahulu. Sistem itu dikenal dengan nama sasi.

Sistem sasi adalah sistem pembatasan pengambilan sumber daya alam. Sumber daya alam, baik tumbuhan maupun hewan, hanya boleh diambil dalam jangka waktu tertentu (dikenal dengan istilah buka sasi). Sistem ini dilakukan untuk melestarikan keberadaan sumber daya alam di suatu daerah. Sistem sasi ini dilakukan hampir di seluruh daerah di timur Indonesia, yakni di Maluku dan Papua.

Sistem ini amat erat kaitannya dengan hukum adat. Biasanya, pemuka adat akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengatur waktu sasi. Karena erat kaitannya dengan hukum adat, masyarakat pun akan cenderung mengikuti, meski tidak ada aturan tertulis yang mengatur. Apabila ada warga yang melanggar, berbagai sanksi pun dikenakan. Sanksi bisa berupa denda atau bahkan kerja sosial. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hal ini.

Komoditas yang di-'sasi'-kan biasanya adalah komoditas yang bukan milik pertanian warga dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk tumbuh dan berkembang, misalnya kelapa, pala, udang, dan teripang. Ketika sasi 'dibuka' pun, setiap kampung biasanya memiliki aturan main sendiri yang harus ditaati, misalnya tidak mengambil teripang atau udang yang masih sangat kecil. Setiap desa memiliki batas tertentu komoditas yang boleh dipanen.

Dalam masa modern ini, sistem sasi masih terus dilaksanakan. Bahkan, pemerintah ikut turun dan melakukan pemantauan terhadap sistem ini. Sebab, sistem ini dianggap sebagai kontrol yang mampu melindungi alam.